Jakarta, MCNID.net--Transformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menempatkan tiga pilar pelayanan sebagai landasan penguatan tata kelola, yakni humanis, profesional, dan adaptif.
‎
‎Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj, Abd. Haris, menjelaskan bahwa transformasi tata kelola merupakan bagian penting dalam membangun sistem pelayanan haji yang berkualitas dan berkelanjutan.
‎
‎“Transformasi tata kelola pelayanan haji harus mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu humanis, profesional, dan adaptif. Ketiganya menjadi landasan untuk menghadirkan kenyamanan dan kebaikan bagi jamaah haji Indonesia sepanjang perjalanan suci,” ujar Haris Saat memberikan materi dalam kegiatan Entry Program Batch II bagi pegawai mutasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke Kemenhaj di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Selasa (27/10/2026).

‎Haris menerangkan bahwa prinsip humanis menempatkan jamaah sebagai prioritas utama dalam seluruh proses pelayanan. Pendekatan ini diwujudkan melalui pelayanan yang ramah terhadap jamaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta mengedepankan empati dalam memahami kebutuhan jamaah.
‎
‎Menurutnya, keberhasilan pelayanan haji tidak cukup hanya diukur dari terlaksananya tahapan operasional, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara dalam memastikan setiap jamaah mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya.
‎
‎Sementara itu, prinsip profesional menekankan bahwa seluruh kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan berdasarkan regulasi yang ketat, standar mutu yang baku, serta tata kelola yang akuntabel.
‎
‎Penerapan prinsip tersebut menjadi penting mengingat pelayanan haji melibatkan berbagai tahapan dan unit kerja, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Karena itu, setiap proses membutuhkan kejelasan tanggung jawab, kepatuhan terhadap ketentuan, serta koordinasi yang terintegrasi.
‎
‎“Profesionalisme bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi memastikan seluruh pelayanan memiliki standar yang jelas, berlandaskan regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kualitas pelayanan kepada jamaah dapat terus dijaga,” jelasnya.
‎
‎Adapun prinsip adaptif menitikberatkan pada kemampuan aparatur dan organisasi untuk merespons perkembangan teknologi digital modern serta perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
‎
‎Haris menjelaskan bahwa dinamika penyelenggaraan ibadah haji menuntut kesiapan organisasi dalam menyesuaikan sistem dan pola kerja. Kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting agar setiap perubahan dapat direspons secara tepat tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
‎
‎“Perkembangan teknologi dan perubahan regulasi harus menjadi dorongan bagi kita untuk terus meningkatkan kemampuan. Pelayanan haji harus mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi,” ungkapnya.
‎
‎Lebih lanjut, Haris memaparkan bahwa Direktorat Jenderal Pelayanan Haji memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan pelayanan, pembinaan, supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan haji.
‎
‎Seluruh fungsi tersebut diarahkan untuk membangun pelayanan yang profesional, terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan jamaah.
‎
‎Melalui kegiatan Entry Program Batch II, para pegawai yang baru bergabung di Kemenhaj diharapkan memahami arah kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Kesamaan pemahaman antaraparat menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada kualitas pelayanan.
‎
‎Penguatan tiga prinsip tata kelola ini diharapkan menjadi dasar bagi peningkatan mutu pelayanan haji secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat komitmen Kemenhaj dalam menghadirkan penyelenggaraan ibadah yang aman, nyaman, profesional, dan berpihak pada kepentingan jamaah Indonesia.