Jakarta, MCNID.net--Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma’ruf Amin, menekankan pentingnya memasukkan seluruh program pengembangan ekonomi syariah ke dalam rencana dan alokasi anggaran daerah. Kiai Ma'ruf menilai langkah ini agar penguatan ekonomi syariah di berbagai wilayah Indonesia tidak sekadar menjadi wacana, melainkan memiliki daya eksekusi yang nyata dan berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan Kiai Ma’ruf saat menjadi Keynote Speaker dalam Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah bertajuk "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan melalui Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah". Acara tersebut berlangsung dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kiai Ma’ruf mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah dan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) agar tidak membiarkan program-program yang telah disusun berhenti di atas kertas dokumen perencanaan semata.
"KDEKS tidak boleh bergantung pada siapa yang menjabat. Programnya harus masuk ke dalam rencana dan anggaran daerah. Dengan begitu, ketika pimpinan berganti, programnya tetap berjalan. Lembaga yang kuat adalah lembaga yang hidup karena sistem, bukan karena figur," ujar Kiai Ma’ruf Amin.
Dalam kesempatan ini, Kiai Ma'ruf menyambut baik tersedianya tematik ekonomi syariah di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurutnya, kehadiran tematik tersebut memberikan kepastian hukum dan teknis bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mendukung ekosistem syariah.
"SIPD adalah tempat setiap rupiah APBD direncanakan dan dicatat. Kalau ekonomi syariah sudah punya tematik di SIPD, perangkat daerah punya rujukan yang jelas saat memilih subkegiatan. Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, semua bisa menandai program yang mendukung ekonomi syariah. Ekonomi syariah tidak lagi hanya hidup di pidato, tapi ia hidup di nomenklatur anggaran," paparnya.
Lebih lanjut, Kiai Ma’ruf menyampaikan tiga pesan strategis kepada jajaran pemerintah daerah. Pertama, pemda diminta tidak berhenti di penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), melainkan harus mengisinya dengan subkegiatan dan alokasi anggaran yang terukur. Kedua, KDEKS harus dijadikan dapur kolaborasi antar-perangkat daerah, akademisi, pesantren, dan pelaku usaha. Ketiga, setiap daerah diimbau mengembangkan ekonomi syariah berdasarkan potensi lokal masing-masing tanpa harus diseragamkan.
"Perencanaan sudah ada, kelembagaan sudah ada, nomenklatur anggaran sudah ada, lalu apa yang masih kurang? Menurut saya tinggal satu, keberanian untuk mengeksekusi. Ya, ini berani apa tidak? Semua-semuanya sudah ada, tinggal keberanian untuk mengambil langkah, untuk mengeksekusi," tegasnya.
Forum strategis ini turut dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro, Direktur Eksekutif KNEKS KH Sholahuddin Al Ayyub, serta Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma'rifah.
