Jakarta, MCNID.net-- Pertemuan terbaru Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada pekan ini berlangsung di tengah situasi yang sangat sensitif bagi kedua negara.

Dilansir dari Aljazeera pada Sabtu (19/9/2026), hanya beberapa hari sebelum pertemuan pada Selasa tersebut, kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran merebut wilayah pesisir Laut Merah di Yaman. Langkah tersebut membuat kelompok itu memperoleh kendali signifikan atas Selat Bab al-Mandeb, pintu masuk selatan menuju Terusan Suez.

Situasi tersebut memicu kampanye serangan udara Arab Saudi di Yaman serta serangkaian serangan Houthi terhadap infrastruktur minyak kerajaan.

Para analis mengatakan Riyadh tengah mencari bantuan untuk melindungi wilayah kerajaan dan jalur pelayaran di Laut Merah. Mesir, yang pendapatannya dari Terusan Suez bergantung pada lalu lintas pelayaran yang sama, menjadi salah satu mitra yang jelas dalam upaya tersebut.

Hubungan bilateral yang semakin erat ini memiliki implikasi signifikan bagi kawasan, mulai dari konflik di Yaman dan Sudan hingga hubungan dekat Mesir dengan Uni Emirat Arab (UEA) serta pakta pertahanan baru Arab Saudi dengan Turki dan Pakistan.

Tujuan Kunjungan

Abdel Monem Said, anggota Senat Mesir yang dekat dengan lingkaran pengambil keputusan di Kairo, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kunjungan tersebut memiliki dimensi politik, ekonomi, strategis, dan militer.

Menurutnya, kunjungan itu berlangsung ketika Iran meningkatkan konflik regional melalui kelompok-kelompok yang disebutnya sebagai proksi, terutama Houthi. Kemajuan kelompok tersebut secara langsung mengancam perekonomian Mesir dan Terusan Suez.

Said menekankan perlunya pemikiran strategis dan militer bersama antara Mesir dan Arab Saudi yang dapat menjadi daya tangkal kuat terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran, mulai dari Irak hingga Yaman.

Ia menambahkan, Mesir ingin mencegah Iran dan sekutunya menguasai kawasan, terutama lalu lintas maritim di Laut Merah, mengingat dampaknya secara langsung terhadap Terusan Suez.

Andreas Krieg, dosen senior di King’s College London, mengatakan Kairo semakin melihat kawasan yang membentang dari Terusan Suez hingga Bab al-Mandeb sebagai satu ruang keamanan yang berkesinambungan.

Jika pintu masuk selatan tersebut menjadi tidak dapat diandalkan, Mesir berpotensi kehilangan lalu lintas pelayaran, devisa, dan pengaruh strategis.

“Saya melihat Kairo kini memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk melakukan kerja sama substantif dengan Arab Saudi dalam hal keamanan Laut Merah,” kata Krieg kepada Al Jazeera melalui surat elektronik.

*“Tatanan Arab Baru”*

Menjelang pertemuan tersebut, Ketua Komite Urusan Arab di Dewan Perwakilan Rakyat Mesir, Mohamed Salah Abu Hemila, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi dapat menghasilkan peta jalan baru bagi kerja sama politik dan strategis dalam sejumlah persoalan Arab dan regional.

Menurutnya, aliansi kedua negara akan menjadi landasan utama untuk membangun tatanan Arab baru yang lebih kuat dan kohesif, serta mampu melindungi kepentingan dan membela berbagai kepentingan yang dianggap adil.

Isu utama yang akan dibahas adalah keamanan Laut Merah dan kebebasan navigasi internasional. Namun, persoalan tersebut juga mencakup isu Palestina serta situasi di Yaman, Libya, dan Sudan.

Pernyataan yang dikeluarkan kantor el-Sisi setelah pertemuan juga menegaskan bahwa “hubungan antara Mesir dan Arab Saudi hanya dapat menjadi teladan dalam kerangka Arab”, serta mengaitkan keamanan Mesir dengan keamanan negara-negara Teluk.

Tarek Fahmy, profesor hubungan internasional di Universitas Kairo, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Arab Saudi semakin bertindak dalam kerangka Arab setelah respons Amerika Serikat terhadap eskalasi Houthi tidak memenuhi harapan kerajaan.

Sejumlah laporan menyebut Arab Saudi meminta pemerintahan Trump memberikan bantuan militer untuk menghadapi kelompok yang didukung Iran tersebut, tetapi Trump menolaknya. Baik Arab Saudi maupun AS belum memberikan komentar resmi mengenai laporan tersebut.

*Keamanan Laut Merah*

Tidak ada rincian mengenai bentuk kerja sama militer tertentu antara kedua negara yang diumumkan selama atau setelah pertemuan.

Namun, Mesir telah menjadi bagian dari koalisi keamanan maritim Laut Merah yang dipimpin Arab Saudi dan diluncurkan pada Agustus. Koalisi tersebut dibentuk sebagai respons terhadap kekhawatiran internasional bahwa Houthi dapat menutup Selat Bab al-Mandeb ketika Iran memblokir Selat Hormuz.

Dokumen pendirian koalisi tersebut menegaskan bahwa sifatnya murni defensif. Hingga saat ini, koalisi belum mengambil tindakan militer terhadap Houthi. Kelompok tersebut juga belum mengambil langkah untuk menghentikan pelayaran setelah memperoleh sejumlah kemajuan terbaru.

Krieg mengatakan kerja sama militer Saudi-Mesir kemungkinan akan mencakup pertukaran intelijen, pemantauan maritim, perlindungan pelayaran komersial, serta peningkatan koordinasi di sekitar Laut Merah.

Namun, menurutnya, terdapat “batas yang sangat tegas” mengenai sejauh mana Mesir akan terlibat di Yaman.

“Mesir akan lebih memilih untuk mempertahankan sistem maritim tanpa menjadi pihak yang bertanggung jawab atas Yaman,” ujarnya.

Ingatan terhadap sejarah kemungkinan turut memengaruhi pilihan tersebut. Pada 1960-an, pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser mengirim puluhan ribu tentara Mesir untuk terlibat dalam Perang Saudara Yaman Utara. Upaya tersebut berlangsung lama dan menghabiskan banyak biaya, tetapi menghasilkan sedikit pencapaian serta banyak korban jiwa.

“Yaman mengajarkan Mesir bahwa intervensi yang tampaknya terbatas dapat dengan cepat berubah menjadi jebakan strategis,” kata Krieg.

*Kesamaan Kepentingan yang Semakin Luas*

Para analis mengatakan tidak mengherankan jika kedua negara berupaya memperdalam kerja sama pada saat ini. Perang Iran merupakan krisis terbaru, dan mungkin yang terbesar, dari serangkaian krisis regional yang membuat kedua negara memiliki posisi yang relatif sejalan.

Pada Januari, beberapa pekan sebelum perang dimulai, el-Sisi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud di Kairo. Setelah pertemuan tersebut, kepresidenan Mesir mengatakan kedua negara memiliki pandangan yang “identik” mengenai solusi atas berbagai krisis regional yang berfokus pada mempertahankan persatuan dan kedaulatan negara.

Hal tersebut kembali ditegaskan pada Selasa. Menurut Layanan Informasi Negara Mesir, kedua pihak “menegaskan bahwa setiap ancaman terhadap persatuan dan integritas wilayah Sudan merupakan bahaya bagi keamanan kolektif Mesir, Arab Saudi, dan seluruh negara di kawasan”.

“Keduanya sangat tidak nyaman dengan fragmentasi negara serta munculnya milisi, gerakan separatis, dan aktor non-negara yang didukung pihak eksternal,” kata Krieg. “Hal tersebut dapat dilihat di Sudan, Libya, Somalia, dan semakin terlihat di Yaman.”

Namun, visi strategis mengenai kawasan tersebut bertentangan dengan kepentingan dan kebijakan Abu Dhabi.

Pertemuan el-Sisi dan Pangeran Faisal sebelum perang tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah Arab Saudi melancarkan serangan terhadap kelompok separatis di Yaman yang didukung Uni Emirat Arab. Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai penolakan terhadap kebijakan Abu Dhabi.

UEA telah lama menghadapi tuduhan mendukung kelompok pemberontak Rapid Support Forces (RSF) di Sudan, yang mendorong terjadinya perang saudara yang menghancurkan dan berdampak negatif terhadap keamanan Mesir. Kairo mendukung upaya Khartoum untuk memerangi kelompok tersebut dan memulihkan kedaulatannya.

UEA membantah tuduhan telah memberikan dukungan militer, logistik, keuangan, maupun politik kepada RSF.

Pada saat yang sama, UEA merupakan investor terbesar dalam perekonomian Mesir. Pada 2025, investasi bersih UEA di negara tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan investasi dari investor terbesar kedua, yakni Amerika Serikat.

“Di sinilah persaingan Saudi-UEA menjadi sulit bagi Mesir. Kairo tidak ingin memilih antara Arab Saudi dan UEA,” kata Krieg.

Sebaliknya, Krieg memperkirakan Mesir akan memisahkan kedua persoalan tersebut, dengan berpihak kepada Riyadh dalam masalah keamanan sembari mempertahankan hubungan ekonominya dengan Abu Dhabi.

Menurutnya, Riyadh “tidak membutuhkan Kairo untuk menyerang Abu Dhabi secara terbuka”, melainkan menggunakan posisi geografis, intelijen, dan pengaruhnya untuk membuat strategi regional tertentu menjadi lebih sulit dijalankan.

*Batasan Kerja Sama Multilateral*

Kebutuhan mendesak Arab Saudi untuk membatasi dampak perang AS-Iran telah mendorong kerajaan tersebut merangkul semakin banyak mitra dan sekutu.

Sejak perang dimulai, Arab Saudi menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah untuk memasukkan Turki ke dalam perjanjian pertahanan bilateral yang sebelumnya dimiliki Arab Saudi dengan Pakistan.

Arab Saudi juga membentuk koalisi keamanan maritim multilateral untuk Laut Merah, mencari jaminan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta menandatangani perjanjian pertahanan dengan Ukraina.

Namun, para analis mengatakan berbagai langkah tersebut sejauh ini lebih bersifat formal daripada fungsional. Langkah-langkah itu belum berhasil mencegah Iran dan sekutu regionalnya melancarkan serangan langsung terhadap Arab Saudi, maupun memperkuat kemampuan sekutu Yaman untuk menahan Houthi.

Pertemuan pada Selasa tampaknya secara tersirat mengakui belum adanya solusi militer yang siap diterapkan untuk Yaman. Mesir menyatakan dukungan terhadap “upaya untuk mencapai solusi politik yang komprehensif dan berkelanjutan bagi krisis Yaman”.

Namun, berbagai langkah tersebut dapat menjadi petunjuk mengenai bentuk arsitektur keamanan yang akan muncul setelah perang berakhir.