Jakarta, MCNID.net--Pemerintah menyatakan bahwa pemberlakuan kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026 mendatang tidak akan berujung pada penindakan hukum bagi para pelaku usaha. Sebaliknya, pemerintah mengedepankan pendekatan pembinaan dan edukasi persuasif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saat ini masih dalam proses melengkapi sertifikasi produknya.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Asep Sunandar, dalam forum Konsinyering Menuju Wajib Halal Oktober 2026 yang berlangsung di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Asep menjelaskan, implementasi aturan jaminan produk halal perlu disikapi dengan bijak dan bijaksana. Pemerintah memahami penuh bahwa proses transformasi menuju ekosistem halal membutuhkan waktu, adaptasi teknis, serta kejelasan prosedur di lapangan. Oleh sebab itu, ketakutan dari kalangan pengusaha, baik dari dalam negeri maupun asing, terkait ancaman sanksi langsung atau penalti hukum tidak perlu terjadi.
"Kami menegaskan bahwa wajib halal Oktober ini tetap akan kita laksanakan. Namun memang sifatnya tidak letter ulek seperti halnya kasus kriminal. Jika ada produk UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, pendekatan yang kita lakukan adalah pemberian pembinaan secara bertahap," ujar Asep.
Selain UMKM domestik, kekhawatiran terkait penerapan sanksi ini sebelumnya juga sempat dilayangkan oleh asosiasi pengusaha internasional, termasuk delegasi pengusaha dari Amerika Serikat dan perwakilan dari 48 negara mitra. Banyak dari pelaku usaha tersebut mempertanyakan nasib barang impor yang hingga kini belum teridentifikasi atau belum menyelesaikan sertifikasi halal saat batas waktu Oktober 2026 tiba.
Asep mengungkapkan bahwa instansi pemerintah terkait, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah berkoordinasi intensif untuk memberikan penjelasan mendalam. Penjelasan teknis mengenai fleksibilitas skema pembinaan dan mekanisme transisi ini sebetulnya telah dipaparkan pada ajang Halal Summit lalu, sehingga keraguan mengenai penalti sepihak sudah berhasil diatasi secara teknis.
"Para pengusaha impor sempat khawatir apakah barang mereka yang belum bersertifikat langsung kena penalti atau seperti apa. Hal ini sebetulnya sudah kita jelaskan dan komunikasikan secara perinci. Secara teknis insyaAllah sudah tidak ada masalah lagi," tambahnya.
Pemerintah juga menyoroti aspek mitigasi dampak sosial di masyarakat. Menko PMK Pratikno memberikan instruksi khusus agar momentum Wajib Halal Oktober 2026 tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan sesaat maupun memicu gejolak sosial di tengah masyarakat.
Salah satu fokus perhatian utama pemerintah adalah mencegah munculnya mispersepsi di kalangan publik, seperti anggapan bahwa usaha yang belum bersertifikat halal dapat langsung dijatuhi sanksi sosial atau ditindak oleh organisasi masyarakat (ormas) tertentu.
"Mitigasi yang diwanti-wanti oleh Pak Menko adalah jangan sampai timbul persepsi salah di masyarakat. Jangan sampai ada ormas atau komunitas tertentu yang merasa berhak melakukan eksekusi sepihak atau penertiban lapangan tanpa koordinasi dengan pihak keamanan," tegas Asep.
Asep memastikan bahwa kewenangan pengawasan dan pembinaan berada penuh di bawah kendali pemerintah dan otoritas resmi. Tidak ada ruang bagi tindakan main hakim sendiri atau aksi sweeping oleh kelompok mana pun di lapangan.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen pembinaan tersebut, pemerintah melalui BPJPH terus menggenjot efektivitas program Sertifikasi Halal Gratis (Sehalal) bagi UMKM. Meski realisasi sertifikasi penuh terhadap jutaan unit UMKM masih terus berproses dan membutuhkan waktu, pemerintah berkomitmen untuk memfasilitasi para pelaku usaha hingga seluruh target tercapai secara optimal.
Untuk memantapkan koordinasi akhir dan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, Kemenko PMK menjadwalkan Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada Rabu, 23 September 2026. Momentum RTM ini bakal dimanfaatkan untuk memfinalisasi aturan teknis sekaligus mendeklarasikan kesiapan pemerintah secara resmi.
"Melalui pengawalan dari berbagai pihak, termasuk MUI dan kementerian terkait, kami optimistis pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026 dapat berjalan kondusif, transparan, serta berfokus pada edukasi dan perlindungan konsumen tanpa merugikan iklim usaha," kata Asep.
